Profil

Tentang DSN-MUI

Pada saat ini Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Binis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan dukungan para pihak terkait guna memberikan pembinaan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan sehat dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dibetuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari 1999. DSN-MUI dibentuk untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.

Jumlah Fatwa DSN-MUI hingga Februari 2017 sebanyak 109 buah fatwa, yang terdiri dari: fatwa bidang perbankan 27 buah, Bidang IKNB 10 buah, Bidang Pasar Modal 16 buah, Bidang Bisnis 7 buah, dan Fatwa yang bersifat general sebanyak  45 buah.

Dalam rangka mengimplementasikan fatwa tersebut, DSN-MUI memiliki organ organisasi yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah Nasional yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan bisnis, dan ekonomi syariah.

DSN-MUI Institute

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan bisnis, dan ekonomi syariah telah diakui dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang berbunyi : (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Uumum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, dan  (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan saran dan nasehat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam upaya menyiapkan DPS yang kompeten dan profesional, DSN MUI telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengawas Syariah yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Nomor 25 Tahun 2017.  Selanjutnya DSN MUI membentuk lembaga pelatihan khusus yaitu DSN MUI Institute berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimppinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-1211/MUI/XI/2017. DSN MUI Institute sebagai bagian dari Bidang pada Badan Pengurus Harian (BPH) DSN MUI yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan literasi fatwa serta Up-grading bagi calon DPS dan/ DPS di Lembaga Keuangan Syariah.

Dengan Surat Keputusan tersebut, DSN-MUI Institute menjadi salah satu lembaga yang merupakan bagian dari organ BPH DSN-MUI yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan/pelatihan dan sosialisasi/literasi terkait Fatwa DSN-MUI.

Dasar Hukum

  1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang RI Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentans Perseroan Terbatas;
  4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jabatan Kerja Pengawas Syariah;
  5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, akte notaris Nomor: 034, Tanggal 15 April 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00085.60.10.2014, serta perubahannya berdasarkan hasil Munas IX MUI tahun 2015;
  6. Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep‑407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
  7. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep.1211/MUI/XI/2017 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Yang disempurnakan/Pergantian antar Waktu Masa Khidmat 2015-2020; dan
  8. Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. KEP-26/DSN-MUI/VIII/2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah Bagi Dewan Pengawas Syariah.

Visi & Misi DSN-MUI Institute

Visi

Menjadi pusat pendidikan/pelatihan, dan sosialisasi/literasi Fatwa DSN-MUI yang kredibel dan profesional.


Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan/pelatihan terkait fatwa-fatwa DSN-MUI dan keilmuan yang  berhubungan dengan kompetensi pengawas syariah dalam rangka menyiapkan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau DPS di lembaga keuangan syariah.
  2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait fatwa DSN-MUI dan muamalah maliyah kepada praktisi, akademisi, dan stakeholders lainnya.
  3. Melaksanakan sosialisasi Fatwa DSN-MUI dalam rangka memasyarakatkan prinsip-prinsip syariah  dalam penyelenggaraan Lembaga keuangan, bisnis dan perekomonian Syariah.
  4. Bekerjasama dengan para pihak terkait, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dalam rangka pendidikan/pelatihan dan sosialisasi Fatwa DSN-MUI.
  5. Menyelenggarakan manajemen lembaga pendidikan/pelatihan dan sosialisasi/literasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep.1211/MUI/XI/2017, Pengurus DSN-MUI Institute terdiri dari:

  • Direktur
    • Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H.
  • Sekretaris
    • Hidayatulloh, S.H.I, M.H.
  • Staf
    • Heny Andayani

Ruang Lingkup Kegiatan

  1. Pendidikan dan Pelatihan
    1. Pendidikan dan pelatihan Fatwa DSN-MUI dan Muamalat Maliyah untuk calon Dewan pengawas Syariah di LKS, LBS, dan LPS.
    2. Pendidikan dan pelatihan Fatwa DSN-MUI dan Muamalat Maliyah untuk calon Ahli Syariah Pasar Modal
    3. Pendidikan/pelatihan lanjutan Fatwa DSN-MUI dan Muamalat Maliyah Bagi DPS
    4. Pendidikan/pelatihan lanjutan Fatwa DSN-MUI dan Muamalat Maliyah Bagi ASPM
    5. Pendidikan dan pelatihan untuk para praktisi LKS, LBS, dan LPS
  2. Sosialisasi/Literasi
    1. Sosialisasi dan Literasi Fatwa DSN-MUI bagi DPS dan ASPM
    2. Sosialisasi dan Literasi Fatwa DSN-MUI bagi Praktisi Industri Keuangan, bisnis, dan perekonimian syariah
    3. Sosialisasi dan Literasi Fatwa DSN-MUI bagi kalangan akademisi
    4. Sosialisasi dan Literasi Fatwa DSN-MUI bagi kalangan masyarakat

Pendidikan dan Pelatihan

NO JENIS PELATIHAN WAKTU TEMPAT
1 Pelatihan Dasar Calon DPS
Perbankan Syariah
3 hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
2 Pelatihan Dasar Calon DPS
Asuransi Syariah
3 hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
3 Pelatihan Dasar Calon DPS
Perusahaan Pembiayaan Syariah
3 hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
4 Pelatihan Dasar Calon DPS
Perusahaan Dana Pensiun Syariah
3 hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
5 Pelatihan Dasar Calon DPS
Perusahaan Penjaminan Pembiayaan Syariah
3 hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
6 Pelatihan Dasar Calon DPS
Koperasi Syariah
3 hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
7 Pelatihan Lanjutan  DPS
Perbankan Syariah
1-2  hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
8 Pelatihan Lanjutan  DPS
Asuransi Syariah
1-2  hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
9 Pelatihan Lanjutan  DPS
Pasar Modal Syariah/ASPM
1-2  hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
10 Pelatihan Lanjutan  DPS
Perusahaan Pembiayaan Syariah
1-2  hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
11 Pelatihan Lanjutan  DPS
Perusahaan Dana Pensiun Syariah
1-2  hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
12 Pelatihan Lanjutan  DPS
Perusahaan Penjaminan Pembiayaan Syariah
1-2  hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI
13 Pelatihan Lanjutan  DPS
Koperasi Syariah
1-2  hari
(08.00 – 21.00)
DSN-MUI

—————
Sosialisasi dan Literasi

NO JENIS PELATIHAN WAKTU
1 Sosialisasi Fatwa-Fatwa Baru DSN-MUI kepada DPS LKS, LBS, dan LPS Acara Pra Ijtima/Ijtima Sanawi
2 Sosialisasi Fatwa-Fatwa Baru DSN-MUI kepada Para Otoritas dan Regulator Tentatif
3 Sosialisasi Fatwa-Fatwa Baru DSN-MUI kepada Para Praktisi LKS, LBS, dan LPS Februari
4 Sosialisasi Fatwa-Fatwa DSN-MUI kepada Masyarakat Umum Tentatif

Materi Pelatihan

  1. Tingkat Dasar
    1. Pengetahuan Ke-Syariahan
      1. Ushul Fiqh
      2. Qawaid Fiqhiyah
      3. Prinsip Muamalah Maliyah
      4. Pengantar Perjanjian (Akad) Syariah
      5. Fatwa-Fatwa Dasar  DSN-MUI
      6. Fatwa-Fatwa Khusus LKS
    2. Pengetahuan Dasar LKS
      1. Pengantar LKS: Pengertian, Produk,
      2. Regulasi LKS terkait Tugas DPS
    3. Pengetahuan Kompetensi Pengawas Syariah
      1. Pengantar Ke-DSN-an dan Ke-DPS-an
      2. Opini/Pernyataan Kesesuaian Syariah DPS LKS
      3. Akta Perjanjian LKS
      4. Standar Operasional Prosedur LKS
      5. Pemasaran Produk LKS
      6. Akuntansi LKS
      7. Pelaporan DPS
  2. Tingkat Lanjutan
    1. Pembiayaan Sindikasi
    2. Pembiayaan Ulang (Refinancing)
    3. Pengalihan Utang atau Pembiayaan
    4. Anjak Piutang Syariah
    5. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah
      1. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bagi nasabah tidak mampu
      2. Penjadwalan kembali Tagihan Murabahah
      3. Konversi Akad Murabahah
      4. Pengalihan pembiayaan Murabahah antar LKS
    6. Pembiayaan Multi Jasa
    7. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
    8. Pembiayaan Rekening Koran
    9. Line Fasility Syariah
    10. Letter of Credit Syariah
    11. Aspek Penjaminan dan Asuransi dalam Pembiayaan Syariah
    12. Aspek Syariah Re Asuransi
    13. Aspek Jaminan (collateral) dalam Bisnis Syariah
    14. Instrumen Likuiditas:
      1. Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI)
      2. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)
      3. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
      4. Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
      5. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
      6. Repo Surat Berharga Syariah
      7. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
    15. Fatwa terkait Akuntansi
      1. Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
      2. Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
      3. Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
      4. Metode Pengakuan Keuntungan  Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
      5. Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) DPK
    16. Sistem Bagi Hasil Di LKS
    17. Ilmu Syariah dan Fatwa DSN-MUI
      1. Terapan Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah dalam LKS
      2. Maqasid al-Syariah;
      3. Hilah Syar’iyyah
      4. Multi akad dalam LKS
      5. Ba’i al-dain
      6. Ba’i Iinah dan Tawarruq
      7. Dhamanat
      8. Wa’ad dan Muwa’adah
      9. Bedah kasus penerapan fatwa dalam LKS

Instruktur

Instruktur pelatihan adalah para akademisi, praktisi dan pakar di bidang syariah dan keuangan syariah. Berikut di antaranya:

  1. Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin
  2. Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.
  3. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
  4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag.
  5. Ir. H. Adiwarman A. Karim, SE, M.B.A., M.A.EP.
  6. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.
  7. Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.
  8. Dr. H. Setiawan Budi Utomo
  9. H. Kanny Hidaya, S.E., M.A.
  10. M. Gunawan Yasni, S.E.Ak.,M.M.,C.I.F.A.,F.I.I.S.,C.R.P.
  11. Dr. Ir. H. Nadratuzzaman Hosen, M.Ec.
  12. Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A
  13. H. lkhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc.
  14. Dr. H. Oni Sahroni, M.A.
  15. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.
  16. Dr. H. Muhammad Maksum, M.A.
  17. Dr. Jaenal Effendi, M.A.
  18. lggi H. Achsien, S.E., M.B.A.
  19. Ah. Azharuddin Lathif, M.H., M.Ag.
  20. Muhammad Touriq, S.E., M.B.A.
  21. Dr. Yulizar Djamaludin Sanrego, M.Ec.
  22. Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Sc.
  23. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.
  24. Ir. H. Agus Haryadi, A.A.A.I.J., FilS.
  25. Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.H.
  26. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.
  27. Dr. dr. H. Endy M. Astiwara, M.A., A.A.A.I.J., C.P.L.H.I., FilS.
  28. Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A.
  29. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
  30. Dr. M. Dawud Arif Khan, E.Ak., M.Si., C.P.A
  31. Muhammad Faiz, Lc, MA
  32. Bambang Himawan
  33. Rifki Ismal, Ph.D
  34. Ansyori, Ph.D
  35. Abdul Mughni, Lc, M.A.
  36. Mahbub Ma’afi Ramdlan, S.Sy.
  37. Irwan Abdalloh, S.E., M.M.
  38. Rikza Maulan, Lc, M.A.
  39. Trisman, S.E., M.E.
  40. Drs. H. Zafrullah Salim, S.H., M.H.
  41. Yono Haryono, Ph.D
  42. Dra. Hj. Siti Ma’rifah, M.M., M.H., M.A.
  43. Yuke Rahmawati, M.A.
  44. Hidayatullah, S.H.I., M.H.

Kriteria dan Syarat Kepesertaan Pelatihan

  1. Memiliki salah satu persyaratan strata pendidikan minimal sebagai berikut:
    1. S1 bidang ilmu kesyari’ahan,
    2. S1 bidang lain dengan pengalaman bidang kesyariahaan minimal 3 tahun,
    3. SMA/MA/sederajat dengan wawasan keilmuan syariah yang memadai berdasarkan rekomendasi MUI.
  2. Mendapatkan surat rekomendasi dari Lembaga Keuangan, Bisnis, atau Ekonomi Syariah;
  3. Menyerahkan dokumen softcopy (hasil pindai) berupa a. pasfoto skala 3 x 4, b. KTP, dan c. ijazah terakhir; serta
  4. Membayar biaya pelatihan sesuai dengan ketentuan.
DSN-MUI Institute

DSN-MUI Institute