Berita

Regulasi Wajibkan Koperasi Syariah Memiliki Dewan Pengawas Syariah

Bogor, 23/8/2018. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa setiap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan setengahnya wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

DSN-MUI Mendukung Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Jakarta, 7/8/2018. Sejak digulirkan tahun 2017, Pemerintah dan OJK terus mendorong pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Dalam upaya menyiapkan SDM Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKMS, OJK menggandeng Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada hari Selasa-Kamis, 7-9 Agustus 2018 DSN-MUI Institute menyelenggarakan Pelatihan Calon DPS LKMS Angkatan

TICMI dan DSN MUI Institute Selenggarakan PDPMS Angkatan Pertama

Pertumbuhan jumlah investor Pasar Modal Syariah semakin meningkat hingga mencapai 25.864 investor di akhir Februari 2018. Hal ini mendorong TICMI dan DSN MUI menyediakan edukasi Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi Pasar Modal Syariah. Salah satu program yang diinisiasi TICMI dan DSN-MUI Institute adalah Pendidikan Dasar Pasar Modal Syariah (PDPMS)

Performance DPS Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah Masih Belum Baik

“Masih rendahnya market share keuangan dan bisnis syariah di Indonesia, antara lain karena masih belum baiknya performance Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah, termasuk performance Dewan Pengawas Syariah (DPS)” demikian pernyataan yang disampaikan Dr. KH. Ahmad Daraji, M.Si, Ketua Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah dalam pembukaan Pelatihan Pengawas Syariah yang

Memasyaratkan Ekonomi Syariah adalah Perjuangan dan Amal Saleh

Jakarta, 22/3/2018. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menghadapi banyak tantangan baik dari internal dan eksternal. Dari internal, LKS menghadapi tantangan dalam menjaga kinerja dan kualitas bisnisnya agar tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Di sisi eksternal, LKS mendapat tantangan dari beberapa kelompok umat Islam yang “mempertanyakan” kesyariahan LKS. Dr. Ir. H.M.

Jawa Timur Baru Memiliki 31 DPS Dari 2999 Koperasi

Minimnya sumber daya manusia penggerak ekonomi dan keuangan Syariah, membuat Dewan Syariah Nasional Nasional-Majelis Ulama Indonesia Institute (DSN-MUI Institute) bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI ) Perwakilan Jawa Timur menggelar Pelatihan Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Hotel Namira Syariah Surabaya, Kamis-Sabtu (8-10/3/18). Kegiatan yang dikomandani Dian Berkah dan Nanang

DSN-MUI INSTITUTE

DSN-MUI INSTITUTE